Legal Audit Perusahaan untuk Menilai Kesiapan dan Kepatuhan Aspek Hukum Bisnis
Setiap perusahaan menyimpan berbagai dokumen, kebijakan, perjanjian, dan aktivitas operasional yang memiliki konsekuensi hukum tertentu. Seiring bertambahnya usia usaha dan berkembangnya kegiatan bisnis, jumlah aspek yang perlu diperhatikan juga semakin banyak. Kondisi ini membuat perusahaan perlu mengetahui sejauh mana dokumen, prosedur, dan praktik yang dijalankan telah tersusun dengan baik serta selaras dengan kebutuhan pengelolaan usaha.
Legal Audit Perusahaan merupakan proses penelaahan terhadap berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Melalui proses ini, perusahaan dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi dokumen, hubungan hukum dengan pihak ketiga, administrasi korporasi, hingga area-area tertentu yang memerlukan perhatian lebih lanjut sebagai bagian dari pengelolaan risiko dan tata kelola usaha.
Produk Terbaik Kami
Urusan Cerai
• Identitas pihak yang mengajukan perkara
• Identitas pasangan yang menjadi pihak lawan
• Dokumen Kartu Keluarga terbaru
• Minimal 2 (dua) orang saksi
• Bukti perkawinan yang sah
• Dokumen pendukung permasalahan rumah tangga
• Konsep pengajuan perkara perceraian
Perkara Perselingkuhan
• Identitas pelapor
• Identitas pihak yang dilaporkan
• Dokumen Kartu Keluarga
• Uraian kronologi peristiwa
• Data pihak yang berkaitan dengan perkara
• Bukti hubungan perkawinan yang sah
• Dokumen laporan yang tersedia
• Bukti komunikasi atau aktivitas terkait
• Keterangan saksi yang mengetahui
Gugatan Harta Gono Gini
• Identitas para pihak
• Dokumen Kartu Keluarga
• Informasi domisili para pihak
• Putusan perceraian yang relevan
• Minimal 2 (dua) orang saksi
• Daftar aset yang disengketakan
• Bukti kepemilikan harta
• Lokasi objek sengketa
• Konsep gugatan pembagian harta
Pengajuan Perubahan Nama
• Identitas pemohon
• Kartu Keluarga terbaru
• Akta Kelahiran
• Dokumen identitas pendukung
• Konsep permohonan perubahan nama
• Bukti alasan perubahan
• Surat pendukung yang diperlukan
Gugatan Cerai & Hak Asuh Anak
• Identitas penggugat
• Identitas tergugat
• Dokumen Kartu Keluarga
• Minimal 2 (dua) orang saksi
• Buku Nikah atau dokumen perkawinan
• Akta Perkawinan bagi non muslim
• Bukti hubungan keluarga
• Dokumen pendukung gugatan
• Data identitas anak
• Konsep gugatan dan hak asuh anak
Itsbat Nikah (Muslim)
• Identitas pasangan suami istri
• Kartu Keluarga pasangan
• Informasi domisili terkini
• Minimal 2 (dua) orang saksi
• Surat pengantar wilayah setempat
• Keterangan dari instansi terkait
• Bukti adanya perkawinan
• Konsep permohonan itsbat nikah
Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
• Identitas pelapor
• Dokumen Kartu Keluarga
• Bukti hubungan keluarga
• Identitas pihak terlapor
• Uraian kejadian yang dipersoalkan
• Informasi domisili para pihak
• Hasil pemeriksaan medis apabila tersedia
• Data saksi yang mengetahui
• Dokumen laporan pendukung
Permintaan Adopsi Anak
• Identitas calon orang tua angkat
• Dokumen Kartu Keluarga
• Bukti hubungan perkawinan
• Informasi domisili keluarga
• Surat Keterangan Catatan Kepolisian
• Bukti kemampuan ekonomi
• Dokumen rekomendasi yang diperlukan
Permintaan Penetapan Pernikahan (Umum)
• Identitas pasangan pemohon
• Kartu Keluarga
• Informasi domisili terbaru
• Minimal 2 (dua) orang saksi
• Surat keterangan dari tokoh agama
• Surat pernyataan wilayah setempat
• Bukti pernikahan yang belum tercatat
• Konsep permohonan penetapan
Perkara Wanprestasi / PMH
• Identitas pihak yang mengajukan gugatan
• Dokumen terkait sengketa
• Informasi alamat para pihak
• Minimal 2 (dua) orang saksi
• Identitas pihak yang digugat
• Bukti perjanjian atau tindakan terkait
• Konsep gugatan perkara
Bisnis Usaha Syariah
• Identitas para pihak
• Alamat usaha atau domisili
• Dokumen akad yang digunakan
• Kronologi hubungan usaha
• Keterangan pihak yang mengetahui
• Konsep dokumen pengajuan perkara
Kesepakatan Pernikahan
• Identitas kedua pihak
• Dokumen Kartu Keluarga
• Minimal 2 (dua) orang saksi
• Konsep isi kesepakatan
• Dokumen perkawinan terkait
• Surat permohonan atau pengesahan
Penelantaran Anak
• Identitas orang tua terkait
• Dokumen Kartu Keluarga
• Akta kelahiran anak
• Bukti yang berkaitan dengan penelantaran
• Identitas pihak yang dilaporkan
• Keterangan saksi
• Dokumen laporan yang tersedia
Poligami Tanpa Izin Istri Sah
• Identitas para pihak
• Kartu Keluarga
• Dokumen perkawinan yang berlaku
• Bukti yang berkaitan dengan peristiwa
• Informasi domisili terbaru
• Dokumen laporan atau pengaduan
• Keterangan pihak yang mengetahui
Perselisihan Wakaf & Hibah
• Identitas pihak yang berkepentingan
• Dokumen wakaf atau hibah
• Kronologi sengketa yang terjadi
• Informasi domisili para pihak
• Bukti yang berkaitan dengan objek sengketa
• Keterangan saksi yang relevan
• Konsep gugatan atau permohonan
Kasus Waris
• Identitas seluruh ahli waris
• Akta kelahiran ahli waris
• Identitas pewaris
• Dokumen hubungan keluarga
• Kartu Keluarga
• Informasi domisili pihak terkait
• Akta kematian pewaris
• Daftar aset peninggalan
• Surat keterangan ahli waris
• Bukti kepemilikan harta warisan
• Minimal 2 (dua) orang saksi
• Konsep gugatan atau permohonan waris
Tim Pengacara
Area yang Umumnya Menjadi Fokus dalam Proses Legal Audit Perusahaan
Legal audit tidak hanya memeriksa satu jenis dokumen atau satu bagian tertentu dalam perusahaan. Proses ini biasanya mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan sehingga perusahaan dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi hukum dan administrasi bisnis yang dijalankannya.
Kelengkapan Dokumen Korporasi dan Perizinan
Akta perusahaan, perubahan data korporasi, izin usaha, serta berbagai dokumen legal lainnya sering menjadi bagian awal yang ditelaah untuk melihat kesesuaian dan kelengkapannya.
Hubungan Hukum dengan Mitra dan Pihak Ketiga
Kontrak kerja sama, perjanjian komersial, dokumen pengadaan, maupun berbagai hubungan bisnis lainnya biasanya menjadi area yang diperiksa untuk memahami hak dan kewajiban yang sedang berjalan.
Sistem Administrasi yang Mendukung Kepastian Bisnis
Pengarsipan dokumen, mekanisme persetujuan internal, pencatatan keputusan perusahaan, serta berbagai prosedur administrasi lainnya sering dievaluasi untuk melihat sejauh mana sistem yang ada mampu mendukung tata kelola perusahaan secara berkelanjutan.
Mengetahui Kondisi Hukum Perusahaan Menjadi Langkah Penting Sebelum Mengambil Langkah Lebih Jauh
Partnership
